Jakarta, LiputanNusa.id- Kepada media ini, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Kominfo Staper Kutai Timur, Diar Fauzi Wiranata R.A, saat ditemui pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kolaborasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional mengatakan, kegiatan ini begitu berarti dan membantu daerah dalam percepatan penerapan SPBE.
Rakornas yang berlangsung dari tanggal 16-19 Oktober 2023 ini, melibatkan seluruh Dinas Kominfo se-Indonesia diantaranya Dinas Kominfo Staper Kutai Timur yang dipimpin langsung Kepala Dinas Ery Mulyadi turut menghadiri kegiatan yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta.
Disampaikannya, bahwa dengan kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan blank spot di daerah terkait dengan pengadaan tower yang dikaitkan dengan infrastrukturnya, tetapi tak lepas dari pelaksanaan SPBE itu sendiri, untuk Kutim walaupun sedikit kendala namun tetap berjalan,” ujarnya.
Selanjutnya, kendala tersebut yaitu masih adanya OPD yang belum menyadari tupoksinya dalam mendukung SPBE itu sendiri dengan mengasumsi bahwa SPBE itu merupakan kegiatan dari Dinas Kominfo setempat, padahal pada setiap OPD yang harus menyiapkan data-data itu, bukan Dinas Kominfo,” ujarnya.
“Ditahun 2024 awal, sebelum evaluasi pihaknya akan berkoordinasi dengan OPD-OPD dan hal ini disampaikan kepada Sekda Kutim selaku pembina SPBE serta Asisten 1 Setda Kutim.
Sementara itu, Kabag Infrastruktur TIK dan Persandian Dinas Kominfo Staper Kabupaten Kutai Timur, Sulisman pada kesempatan yang sama juga mengatakan, kegiatan ini sangat mendukung sekali terkait dengan penanganan Smart City, sehingga dengan penggunaan aplikasi SPBE akan sangat mempercepat pelaksanaan Smart City.
Diakuinya, bahwa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) ada beberapa program unggulan yang belum menggunakan aplikasi, tapi arahan dari Kementerian terkait, bahwa program unggulan yang belum memiliki aplikasi agar dipercepat dalam penggunaan aplikasi tersebut sebagai inovasi terbaiknya sampai ke masyarakat aplikasi Smart City.
Penggunaan Smart City dari tahun 2018 yang mendapat dukungan dari OPD terkait walaupun ada keterlambatan namun progresnya mengalami kenaikan signifikan yaitu Smart Ekonomi dengan program unggulan E SPTPD, contohnya perpajakan secara online, pembayaran dan informasi dari wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya bisa terdata dengan baik.(DS, Foto : TK)
