Jakarta, LiputanNusa.id- Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Statistik Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan Pelatihan Digital Leadership yang berlangsung di Hotel Mercure Gatot Subroto Jakarta, Selasa 23-25 Mei 2023 yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Perstik, Ery Mulyadi.
Saat diwawancarai media ini, Ery Mulyadi mengatakan, kalau kami menyambut baik kegiatan ini karena yang pertama ‘kan kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan, pelatihan yang ditujukkan bagi Kepala Dinas Kominfo, kemudian selain pelatihan juga ditindaklanjuti dengan kegiatan sertifikasi untuk Digital Leadership.
Ery Mulyadi menyampaikan, bahwa diinternal kami sendiri memang Dinas Kominfo belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan sekaligus sertifikasi dan ini momen yang tepat untuk bisa meningkatkan kita selaku Dinas yang memberi tugas untuk membidangi komunikasi dan informatika.
Jadi karena ini sertifikasi berarti ada yang masuk kategori berkualifikasi atau tidak berkualifikasi. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengikui tahapan pelatihannya, kemudian mengikuti kegiatan sertifikasinya sehingga kita dengan adanya sertifkasi menunjukkan kita memiliki kompetensi dalam bidang Digital Leadership,”ucap Ery Mulyadi.
Lebih lanjut, dijelaskannya untuk persiapan sih kita mengikuti saja prosesnya seperti apa, tetapi kita ‘kan sudah memiliki modal, artinya kita memiliki pengalaman bagaimana kita bertugas di bidang komunikasi dan informatika, kemudian bagaimana kita me-manage staf kita, kemudian selama ini ‘kan kita sudah cukup melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik tinggal sekarang ini diuji apakah kita benar-benar memiliki kompetensi untuk itu.
Lewat wawancara ini, Ery Mulyadi menjelaskan kalau kita bicara transformasi digital juga harus didukung dengan infrastruktur digital, seperti kita tahu bersama bahwa masih banyak wilayah kita di Kalimantan Timur khususnya di Kutai Timur daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya kurang memadai, yang tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk pemerintah khususnya di Kementerian Kominfo untuk bisa membantu pembangunan fasilitas infrastruktur bukan hanya sekadar yang sifatnya aplikasi, kalau itu ‘kan tidak memerlukan pembiayaan yang cukup besar.”ucapnya.
Dia juga menekankan bahwa yang memerlukan pembiayaaan cukup besar ini harusnya ada dukungan dari pemerintah, karena kita ketahui bersama di Kementerian Kominfo ini mungkin satu-satunya Kementeriaan yang tidak memiliki DAK (Dana Alokasi Khusus) seperti itu. Tadi kami juga menyampaiakan mudah-mudahana ada lah ke depannya tahun-tahun ke depan kita harapakan ada semacam DAK dari Kementerian Kominfo untuk membantu daerah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur TIK seperti itu.
Ery Mulyadi berharap juga, selama ini yang kita tahu pembangunan infrastruktur di bidang TIK itu hanya dilaksanakan oleh BAKI dan kita tahu bersama saat ini ‘kan sedang ada permasalahan. Kenapa tidak ada dana yang cukup besar yang ada itu diserahkan kepada daerah, daerah yang tahu kebutuhannya seperti apa dan daerah lah yang membangun, kalau ada permasalahan ‘kan itu tanggung jawab daerah,”paparnya
Ungkap Ery Mulyadi juga, saat ini jujur saja komunikasi atau koordinasi yang dilaksanakan BAKI khususnya ini sangat minim ketika ada program yang akan mereka lakukan ini, itu minim koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga dia berharap ke depannya segeralah ada dukungan yang real dan yang nyata dari pemerintah khususnya untuk memantau pembangunan infrastruktur TIK di daerah.
Disampaikannya, kalau saat ini di Kutim sendiri sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi kita, misalnya aplikasi kepegawaian itu ada aplikasi Simaku itu terintegrasi dengan Semti. Kemudian juga aplikasi E-surat kita juga sudah ada saat ini sudah terintegrasi dengan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSSN yaitu tanda tangan elektronik,”jelasnya
Menurut sang Kadis ini, untuk kanal-kanal pengaduan, kalau di sini (Jakarta) tadi ada 13 kanal kalau kita (Kutim) cukup 1 kanal melalui Stanlapor dan itu juga sudah cukup dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan laporannya kalau ada permasalahan di masyarakat. Kemudian juga untuk call center 112 kita juga sudah ada dan sudah beroperasi sejak 2 tahun lalu, dan ini sudah cukup banyak juga digunakan manfaatkan masyarakat untuk mengajukan atau melaporkan adanya layanan darurat.
Kata sang Kadis juga, sebenernya sudah banyak yang kita lakukan tinggal melakukan penyempurnaan atau pembenahan saja, mudah-mudahan ya kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lainnya, olehnya itu merupakan salah satu bukti kita sudah melakukan banyak hal pada tahun 2023 ini, sehingga kita mendapatkan penghargaan SPBE Award dari Kementerian PANRB,”pungkasnya.
Disampaikan pula, bahwa dari 620 IPPD yang mendapatkan penghargaan itu kalau tidak salah 44, dari 44 itu salah satunya adalah Kutai Timur, artinya kita sudah melakukan upaya-upaya perbaikan yang ditandai dengan indeks SPBE kita meningkat dari yang awalnya hanya 1,03 meningkat menjadi 2,79. Itu adalah indikator yang bisa terlihat bahwa kemajuan yang ada di Kutai Timur, khususnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik itu bisa dilihat salah satu indikatornya penghargaan yang kita terima dari Kementerian PANRB
Dikatakan Ery Mulyadi juga, sebenarnya kalau secara umum sih sama (dengan Jakarta Smart City) seperti itu, yang sudah kita lakukan sama memang banyak lah hal-hal mungkin bisa kita adopsi untuk penyempurnaan di Kutai Timur, tambahnya yang tepenting adalah selain infrastruktur juga SDM, jadi SDM ini cukup penting karena ‘kan menangani IT ini ‘kan dinamisnya itu cukup tinggi jadi perlu diimbangi dengan kapasitas SDM yang berkompetensi dan itu sudah kita lakukan secara bertahap di tahun 2023 ini.
Disampaikan, kalau pihaknya, sudah membantu perangkat daerah yang belum memiliki website perangkat daerah, untuk membuatkan website-nya. Jadi tinggal mereka nanti mengisi, datannya kita sudah bikinkan form-nya itu model-model website-nya itu tinggal diisi data dan informasi sesuai dengan tupoksi-nya OPD, “kata Ery Mulyadi.
Saat ini nanti masyarakat tidak perlu lagi mengurus dokumen administrasi kependudukan itu ke kabupaten karena selama ini ‘kan dari kecamatan-kecamatan itu ketika mengurus dokumen kependudukannya mereka harus datang ke kabupaten.
Sebenarnya itu sudah berjalan sekarang tinggal pengembangan saja kemarin sudah kita bantu di 11 kecamatan jadi kita siapkan jaringan yang khusus untuk kegiatan Adminduk. Jadi termasuk untuk cetak KTP di situ kemudian dokumen lainnya itu kemarin di 18 kecamatan yang sudah selesai itu di 11 kecamatan menggunakan jalur fo (fiber optic), tutupnya
