Bali, LiputanNusa.id- Wakil Bupati (Wabup) Kutai Timur, Kasmidi Bulang membuka dengan resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tentang Peningkatan Kapasitas Kepala Desa yang diikuti sebanyak 139 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang berlangsung di B Hotel Kuta Bali, Selasa 20/06/2023.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis tersebut, Wabup Kasmidi Bulang dalam sambutannya meminta kepada para Kepala Desa agar bekerja tanpa pamrih untuk melayani kepentingan masyarakat, mengayomi secara adil diseluruh lapisan elemen yang terdapat ditengah-tengah masyarakat
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, di B Hotel Kuta Bali, Selasa (20/6/2023).
Wabup Kasmidi juga berharap, agar para Kades pada Bimtek ini, dapat membina hubungan kerja yang baik dan menjalin koordinasi aktif dengan lembaga-lembaga di Desa, serta mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,” harap Wabup.
Wabup Kasmidi menambahkan, bahwa perlu adanya perencanaan yang terukur di setiap desa, berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat, dengan melihat dan menggali potensi wilayah desa masing masing, harap Wabup pula, bahwa Kepala Desa wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas perencanaan dan hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari anggaran desa,” Pungkasnya.
Ditengah-tengah kegiatan Bimtek peningkatan kapasitas Kepala Desa ini, Wabup menegaskan pula, bahwa arah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dapat meningkatkan perekonomian desa, dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan pengentasan kemiskinan, setiap desa harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desanya (PADes),” Kasmidi.
Lebih jelas lagi, ungkap Wabup Kasmidi didepan para Kepala Desa, bahwa perlu adanya target dari pelaksanaaan pembangunan di desa dengan menitik beratkan kepada kemandirian masyarakat, sehingga tercapai sebuah desa yang maju.
Mengakhirinya, Wabup Kasmidi meminta agar selalu adanya keseriusan, Kerja keras, Kreativitas, Kejujuran, Keikhlasan, Semangat, dan Inovasi merupakan landasan kerja bersama.
Olehnya itu, harus transparan untuk keuangan desa, wajib dilaksanakan dengan sebaik baiknya, harus ada wujudnya dan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, hindari permasalahan hukum dikemudian hari,” tegas Wabup.
