Jakarta, LiputanNusa.id- Selain beberapa daerah di Indonesia, Kota Cilegon juga dipercayakan Pemerintah Pusat (Pempus) sebagai salah satu kota penerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC), penghargaan diterima langsung Walikota Cilegon yang diserahkan oleh Mendagri RI M Tito Karnavian di Balai Sudirman Jakarta, Selasa 13/03/2023 yang dihadiri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
.Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengaku bangga dengan apa yang dilakukannya mendapat respon pemerintah pusat dengan UHC yang tinggi 98,09, olehnya itu masyarakat Kota Cilegon tidak perlu kuatir kalau sakit, tinggal ke rumah sakit tunjukan KTP sambil sakitnya ditangani dengan BPJS ya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam dan paling cepat 1×24 jam.
Kata Walikota juga, sebelum ada UHC lebih dari 14 hari dan tidak dapat ditangani dengan cepat, selain itu manfaat lain adanya UHC bila BPJS mati atau menunggak, warga tetap bisa mendapatkan layanan dengan syarat BPJS-nya dialihkan ke program Pemkot Cilegon.
Walikota menambahkan, manfaat adanya UHC lainnya, kata Helldy, bila BPJS mati atau menunggak, warga tetap bisa mendapatkan layanan dengan syarat BPJS-nya dialihkan ke program Pemkot Cilegon, bila sedang di luar Cilegon pun, warga tidak perlu khawatir sebab daerah dengan UHC tinggi, bisa tetap mendapat pelayanan BPJS karena NIK warga Cilegon sudah terkoneksi dengan BPJS.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon Ratih Purnamasari menyampaikan bahwa, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp32 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan sekitar 66 ribu warga kurang mampu di Kota Cilegon, kita juga harus terus meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana, SDM (sumber daya manusia) seperti pelatihan-pelatihan agar pelayanan kita semakin baik bagi masyarakat.
Wapres juga mengapresiasi para Gubernur, serta Bupati Walikota yang telah bekerja keras mewujudkan UHC, apresiasi yang tinggi ini atas berbagai upaya kerja keras kepala daerah mendukung JKN sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi tonggak revolusioner dalam pelayanan masyarakat indonesia yang saat ini sebanyak 248 juta atau 90,35 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.
“Ungkap Wapres, kita patut bangga Indonesia mampu jadi salah satu negara dengan cakupan kesehatan yang besar sehingga hampir seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan, kedepan daerah yang belum mencapai harus mendukung agar target UHC 98 persen dari total penduduk bisa terealisasi, olehnya pemda dapat berperan lebih dengan mendaftar BPJS bagi penduduk rentan seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar, tegasnya.
Wapres berharap, Pemda juga pastikan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa kecuali, mendorong pekerja informal yang secara finansial mampu untuk mendaftar anggota keluarganya dan daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan,” katanya.
Mengakhirinya, Wapres mendorong daerah peningkatan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan SDM sehingga masyarakat dapat merasakan fasilitas kesehatan yang bermutu, untuk diketahui bahwa dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia sebanyak 334 daerah sudah memenuhi UHC, sedangkan di Provinsi Banten sendiri, dari delapan kabupaten kota yang sudah UHC lima daerah, termasuk Kota Cilegon.
